NEWS
-
Cara Daftarkan Tempat Parkir sebagai Objek Pajak Daerah di DKI Jakarta
PEMPROV DKI Jakarta menerbitkan Perda No. 1/2024 yang mengatur ketentuan pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui beleid yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2024 tersebut, pemprov menetapkan tarif baru atas 10 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Salah satunya ialah tarif […]
-
Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax
Coretax administration system memiliki fitur yang mampu mencegah kesalahan penggunaan identitas wajib pajak dalam penerbitan faktur pajak. Meski tidak berstatus pengusaha kena pajak (PKP), wajib pajak dapat melihat faktur-faktur yang mencantumkan wajib pajak bersangkutan sebagai pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP). “Kita bisa memberikan flagging. Transaksi dalam faktur ini tidak ada kaitannya […]
-
Wamenkeu Anggito: DJP Perlu Fokus Gali Pajak dari Shadow Economy
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu berpandangan Ditjen Pajak (DJP) perlu berfokus pada shadow economy dalam upayanya meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Anggito, saat ini masih banyak potensi pajak dari para pelaku shadow economy yang masih belum dioptimalkan oleh otoritas pajak. “Kita membuka mata, sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu-gitu yang kita […]
-
Insentif Pajak Impor Mobil Listrik Mulai Diminati Para Produsen
Beberapa pabrikan otomotif mulai memanfaatkan insentif pajak impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU). Untuk itu, mereka wajib segera membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Sebagaimana diketahui, insentif bebas bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik CBU diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (Permeninves) No. 6 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari Peraturan […]
-
Jejak Upaya Masif Genjot Pajak Era Jokowi, Kini di Tangan Prabowo
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Target tersebut tumbuh 10,07 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,8 triliun. Sejak awal kepemimpinan Jokowi, reformasi pajak menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan peningkatan […]
WA only