NEWS
-
Ekonom Menilai PPN DTP Kendaraan Listrik Perlu Direvisi Sebelum Diperpanjang
JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik yang akan segera berakhir pada Desember 2024. Bright Institute menilai perlu adanya revisi sebelum pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP kendaraan listrik. Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai PPN DTP perlu untuk lanjutkan tetapi juga dengan beberapa revisi. Menurutnya […]
-
Wali Kota Minta ASN Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi Signal
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar menyarankan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Andree mengatakan setiap ASN wajib harus membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, aplikasi Signal hadir untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotor tanpa perlu […]
-
Tingkatkan Aspirasi dan Pemahaman Publik, Kanwil DJP WPB Gandeng Wajib Pajak KSO
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (KPP Wajib Pajak Besar Empat) menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik. Acara bertempat di Aula Indonesia Raya Gedung Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat, Senayan, Kebayoran […]
-
Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online
Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak. Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri […]
-
Kritik Pernyataan Anggito Abimanyu Soal Potensi Pajak dari Judol, Pengamat: Sangat Tak Pantas
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengincar pajak dari aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy seperti judi bola online (judol) dan gim daring. Pernyataan penarikan pajak dari judol dikritik keras. “Saya rasa Anggito memang tidak pantas mengucapkan hal tersebut. Walau bagaimanapun penyakitnya ada di judi online, yang harusnya diobati agar tidak dijangkiti,” kata peneliti ekonomi dari […]
WA only