NEWS

  • Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

    Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

    Wajib pajak dapat melihat perkembangan proses pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang tengah dilakukan petugas pajak secara online seiring dengan diterapkannya coretax administration system. Dalam aplikasi coretax, terdapat 4 fitur baru yang dapat memudahkan wajib pajak. Keempat fitur baru ini ialah notifikasi, flagging, korespondensi elektronik, dan pengajuan pengungkapan ketidakbenaran secara elektronik. “Nanti, akan ada 4 fitur […]

  • PPN 12% Bakal Diterapkan Tahun 2025, Begini Kinerja PPN Indonesia Saat Ini

    PPN 12% Bakal Diterapkan Tahun 2025, Begini Kinerja PPN Indonesia Saat Ini

    Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN (hasil revisi UU HPP), tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Meski begitu hingga saat ini kinerja PPN Indonesia masih berada di Bawah Thailand dan Singapura.  Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Dedi Kusnadi menjelaskan kinerja PPN Indonesia pada tahun 2018 menjadi […]

  • Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

    Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

    Pemerintah Malaysia berencana menjadikan dividen yang diterima orang pribadi sebagai objek pajak penghasilan pada tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan PPh diusulkan dikenakan atas pendapatan dividen melebihi RM100.000 atau sekitar Rp359 juta. Dia juga telah mengusulkan tarif PPh atas dividen ini sebesar 2%. “Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan pengecualian terhadap beberapa penghasilan,” katanya […]

  • Insentif PPN DTP Diperpanjang, Pengembang Semringah

    Insentif PPN DTP Diperpanjang, Pengembang Semringah

    Pemerintah sudah memperpanjang insentif Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) untuk pembelian properti baru mulai 1 September hingga 31 Desember 2024. Perpanjangan insentif tersebut diarahkan untuk mendorong daya beli kelas menengah. Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 tahun 2024. Aturan yang berisi tentang insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah […]

  • Penerimaan pajak di Jakpus Rp3,19 triliun mayoritas dari perdagangan

    Penerimaan pajak di Jakpus Rp3,19 triliun mayoritas dari perdagangan

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa kontribusi penerimaan pajak di wilayah tersebut pada Agustus 2024 sebesar Rp3,19 triliun mayoritas dari sektor perdagangan. “Kontribusi dominan penerimaan bulan Agustus diperoleh dari sektor perdagangan sebesar Rp3,19 triliun,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Eddi Wahyudi di Jakarta, Jumat. Pertumbuhan bruto pada sektor perdagangan […]

WhatsApp WA only