NEWS
-
Prabowo Diminta Tunda Rencana Kenaikan PPN Jadi 12%
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda. “Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya,” […]
-
DPR Sebut Penundaan Kenaikan PPN 12% Bisa Bangkitkan Kelas Menengah
Anggota DPR Eddy Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024. Eddy mengatakan kenaikan tarif PPN perlu ditunda di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu. Menurutnya, penundaan kenaikan tarif PPN justru berpeluang mempercepat kebangkitan kelas menengah. “Kalau itu bisa dilaksanakan, saya kira […]
-
Agar Lancar Pakai e-PHTB, Notaris/PPAT Harus Sudah Lapor SPT Tahunan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar menyelenggarakan acara sosialisasi aplikasi e-PHTB dan penyampaian terkini aturan perundang-undangan tentang Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) pada 7 Oktober 2024. Kasie Pelayanan dan Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Gianyar Dedi Kurniadi mengatakan kegiatan sosialisasi kali ini dilakukan untuk memberikan update kepada para notaris dan/atau pejabat pembuat akta […]
-
Ini Tantangan Sistem Perpajakan Baru untuk Kerek Rasio Pajak
Implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System tak bakal mengerek rasio pajak secara cepat. Latar belakang lCore Tax Administration System menjadi kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sebesar 73 persen pada 2019. Direktur PT Sinergi Dinamis Konsultindo Vinanda […]
-
BPPDRD: Pembangunan infrastruktur di Balikpapan bermuara dari pajak
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Idham Mustari mengatakan pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan bermuara dari hasil pajak. “Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2022,” katanya di Balikpapan, Minggu (20/10). Menurut Idham, UU itu mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) dimana pembiayaan sebuah daerah terutama […]
WA only