NEWS
-
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi
Rencana penerapan Pilar 1 Amount A dari Two-Pillar Solution yang disusun OECD/G-20 BEPS Inclusive Framework diperkirakan akan memunculkan kompleksitas yang sangat tinggi. Senior Specialist of DDTC Fiscal Research & Advisory Hamida Amri Safarina mengatakan kompleksitas Pilar 1 Amount A ini antara lain mencakup kompleksitas peraturan, potensi pajak berganda, dan beban administratif. Oleh karena itu, penerapan […]
-
Apa Sanksi Jika WP Tak Ajukan PKP Meski Omzet Lewati Rp4,8 Miliar?
Pelaku usaha perlu mengingat bahwa pihaknya perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila omzet usahanya sudah melampaui Rp4,8 miliar. Pengukuhan PKP dilakukan paling lambat pada akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto alias omzetnya sudah melebihi Rp4,8 miliar. Lantas apakah ada sanksi jika wajib pajak tak mengajukan pengukuhan PKP meski omzetnya sudah memenuhi syarat? […]
-
Prabowo Incar Tambahan APBN Rp300 Triliun dari 2 Kelompok Pajak
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengungkapkan sebanyak Rp300 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan dipenuhi melalui penggalian potensi pajak dan dari kasus-kasus pengemplang pajak yang ada. Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran menyampaikan terdapat temuan sumber pajak yang tidak terkumpulkan dan belum tergali yang telah mereka identifikasi. […]
-
Kantor Pajak Minta WP Waspadai Modus Penipuan Passobis
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap kembali mengingatkan wajib pajak terkait dengan sindikat penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP), yaitu passobis pajak. Kepala KP2KP Sidrap Hairul mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan waspada terhadap isu passobis pajak. Jika menerima pesan melalui Whatsapp atau telepon, wajib pajak harus memastikan memeriksa nomor pengirim adalah nomor […]
-
Syarat Perpanjang IUP Tambang, Badan Harus Taat Pajak Pusat dan Daerah
Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) perlu mengingat kembali bahwa kepatuhan pajak, baik pusat atau daerah, menjadi salah satu syarat perpanjangan IUP. Satya Hadi Pamungkas, selaku Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM menjelaskan bahwa perpanjangan IUP merupakan kewenangan pemerintah dengan melihat kinerja perusahaan. “Sebab pemerintah sudah memberikan masa operasi produksi […]
WA only