NEWS
-
RI Mau Kenakan Pajak Minimum 15%, Tax Holiday Dicabut?
Kementerian Keuangan berencana mengubah kebijakan insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Imbas dari rencana pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% pada 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pengubahan kebijakan ini tapi tidak akan sampai mencabut […]
-
Bea Cukai: Barang Logistik MotoGP Mandalika 2024 Dibebaskan Bea Masuk dan Pajak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai menjamin kelancaran importasi logistik setelah perhelatan Motorcycle Grand Prix, di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika (MotoGP Mandalika 2024), Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyebutkan bahwa kemudahan itu dilakukan dengan membebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang logistik […]
-
Komwasjak Kemenkeu Beri Catatan Penting Saat Badan Penerimaan Negara Dibentuk
Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan beberapa catatan penting apabila Badan Penerimaan Negara (BPN) sudah terbentuk. Ketua Komwasjak Kemenkeu, Amien Sunaryadi mengatakan, jika BPN benar-benar akan dibentuk, maka fungsi tax policy serta fungsi tax administration and collection harus tetap dipisah. Ia menyarankan, fungsi tax policy tetap ada di Menteri Keuangan, sementara fungsi tax […]
-
Tok! Pemerintah Bakal Terapkan Pajak Minimum 15%
Indonesia memulai pelaksanaan proses penyesuaian regulasi supaya bisa segera menjadi negara anggota OECD. Proses untuk memulai tahapan akses ini akan menggunakan platform khusus bernama portal Aksesi OECD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses aksesi ini dilakukan oleh 26 komite dengan lebih dari 200 indikator regulasi dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan standar-standar OECD. Termasuk […]
-
Wamenkeu II: Pajak Harus Adil dan Tidak Membebankan Kelompok Manapun!
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menekankan pentingnya penerapan pajak yang adil dan tidak membebani kelompok manapun dalam masyarakat. Menurut Thomas, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam keuangan publik, khususnya dalam konteks keuangan Islam, menuntut agar sumber daya dialokasikan secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan disparitas sosial dan memajukan kesejahteraan masyarakat. “Pajak […]
WA only