NEWS
-
Bicara Soal Pajak, Ini Kata Wamenkeu Thomas Djiwandono
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa prinsip pajak harus berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dari kalangan manapun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Thomas dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10). “Menurut prinsip, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok manapun,” ujar Thomas. Thomas menyebut, masyarakat yang lebih […]
-
Pakai Tarif PPN Besaran Tertentu, PKP Harus Ajukan Pemberitahuan
Pengusaha Kena Pajak PKP yang dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu harus mengajukan pemberitahuan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 64/2022. Berdasarkan PMK ini, PKP yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. “Pemberitahuan […]
-
Lima Poin Pokok Perubahan di Aturan New Gross Split Migas, Apa Saja?
Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 13/2024 yang mengatur pedoman pelaksanaan dan komponen kontrak bagi hasil dengan skema gross split. Skema new gross split ini dianggap lebih sederhana dan feasible bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Eksploitasi dan Peningkatan Produksi Migas Nanang Abdul Manaf menjelaskan skema […]
-
Kinerja PNBP Bisa Jadi Indikator Stabilitas Negara, Begini Alasannya
Partisipasi Indonesia dalam multilateral instrument subject to tax rule (MLI STTR) menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan keadilan pajak, mencegah pengalihan keuntungan, dan memastikan perusahaan multinasional berkontribusi secara adil. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardani menyebut Indonesia telah menandatangani MLI STTR pada 19 September 2024. Namun, agar bisa […]
-
Ingin Bentuk BPN,Pemerintah Tak Bisa Hanya Fokus ke Tax Ratio
Badan Penerimaan Negara BPN perlu dibentuk dengan turut menekankan pada jaminan terhadap perlindungan hak-hak wajib pajak, bukan semata-mata optimalisasi penerimaan negara. Founder DDTC Darussalam mengatakan selama ini perbincangan publik terkait pembentukan BPN hanya berfokus pada peningkatan tax ratio. “Yang selalu kita dengar adalah dari sudut pandangan pemerintah dan kita lupa stakeholder yang lain adalah sudut […]
WA only