NEWS
-
Cara Hapus NPWP Pasca-Implementasi Coretax, Simak dan Unduh di Sini!
Coretax system menjadi salah satu landmark reformasi administrasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP). Reformasi layanan tersebut menyangkut beragam proses bisnis, termasuk registrasi. Proses bisnis registrasi tersebut, di antaranya, terkait dengan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berlakunya coretax akan turut mengubah tata cara penghapusan NPWP. DJP pun telah menyediakan beragam sarana edukasi untuk menjelaskan tata cara penghapusan […]
-
Pemkot Depok Gencar “Door to Door” Rumah Penunggak Pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) tengah gencar melakukan penagihan aktif kepada Wajib Pajak sebagai upaya mengejar target penerimaan. Penagihan dilakukan dengan sistem door to door menyambangi rumah penunggak pajak. Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono menuturkan bahwa BKD telah menerapkan program Gerakan Mengejar Piutang (Gempita) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan […]
-
Ambisi Jadi Anggota OECD, RI Siap Pungut Pajak Minimum 15%?
Pemerintah memastikan tarif pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% tidak serta merta akan diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berambisi untuk segera menjadi negara anggota OECD yang mengusulkan tarif pajak itu. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ini karena tahapan Indonesia untuk masuk ke OECD baru sampai pada menyerahkan Initial Memorandum […]
-
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Oktober 2024, Simak Perinciannya
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024. Penetapan tarif bunga per bulan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 15/KM.10/2024. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan […]
-
Tarif PKB dan BBNKB Terkini bagi Pemilik Kendaraan Bermotor di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembaruan signifikan terhadap sistem perpajakan daerahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang diterbitkan pada Januari lalu. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023. Tujuannya adalah […]
WA only