NEWS
-
PPN Bakal Naik 12 %, Mimpi Buruk bagi Rakyat?
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan, kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan menjadi 12 persen pada 2025 akan mengakibatkan kontraksi terhadap perekonomian Indonesia. “Kami coba menghitung jika skenario kenaikan tarif itu PPN 12,5 persen, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata Esther Diskusi Publik online bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, […]
-
Ternyata, Begini Dampak Parah Jika PPN Naik 12 Persen di Era Prabowo
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan menjadi 12 persen di 2025 akan mengakibatkan kontraksi terhadap perekonomian Indonesia. “Kami coba menghitung jika skenario kenaikan tarif itu PPN 12,5 persen, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata Esther Diskusi Publik online bertajuk “Moneter dan Fiskal […]
-
Kemenkeu Tampung Usulan Tarif Cukai MBDK Minimum 2,5 Persen Mulai 2025
Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk menerapkan tarif cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) minimum 2,5% pada 2025. Saat bertemu dengan pemerintah, BAKN DPR semula merekomendasikan agar tarif cukai MBDK ditetapkan sebesar 2,5% pada tahun pertama penerapannya. Namun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memandang diksi pada rekomendasi BAKN […]
-
Ingat! BPHTB Tidak Sama dengan PPh PHTB,Tarif Pajaknya Juga Beda
Masyarakat perlu memahami kembali perbedaan antara BPHTB dan PPhTB atau PPh final atas PHTB. Meski sama-sama berkaitan dengan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Tarifnya pun berbeda. Apa Itu BPHTB?BPHTB merupakan singkatan dari bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dikutip dari penjelasan Kanwil Ditjen Pajak DJP Sumatera Utara […]
-
Penyusunan DSP4 Berbasis Risiko Sudah Disesuaikan dengan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko telah sejalan dengan coretax administration system (CTAS) yang akan diterapkan pada akhir tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penyusunan DSP4 dilaksanakan dengan kaidah compliance risk management (CRM). Dalam hal ini, DJP akan menyusun daftar pengawasan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak […]
WA only