NEWS
-
Tantangan Pelaporan SPT PPh Badan 2024: Implikasi PMK 72/2023
PADA pertengahan 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023 yang mengatur penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sesuai UU HPP serta menyederhanakan aturan terkait penyusutan dan amortisasi yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan. PMK 72/2023 membawa sejumlah perubahan signifikan. Pertama, wajib pajak dapat memilih melakukan penyusutan […]
-
DJP Tetap Terbitkan NPWP 15 Digit untuk Wajib Pajak yang Baru Daftar
Ditjen Pajak (DJP) memastikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit masih bisa dipakai wajib pajak saat mengakses layanan administrasi perpajakan. Topik tersebut menjadi sorotan media nasional pada hari ini, Kamis (12/9/2024). Mengingat NPWP 15 digit masih bisa digunakan oleh wajib pajak dalam mengakses layanan administrasi perpajakan, DJP tetap menerbitkan NPWP 15 digit, NPWP 16 […]
-
Pajak Kendaraan Bisa Naik Rp34,27 Triliun Jika Semua Tunggakan Ditagih
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) baru sebesar 51,99%. Dengan kepatuhan sebesar 51,99%, provinsi-provinsi di Indonesia mampu mengumpulkan PKB senilai Rp53,98 triliun pada tahun lalu. Bila tingkat kepatuhan bisa ditingkatkan dari 51,99% menjadi 85%, penerimaan PKB diperkirakan naik menjadi senilai Rp88,25 triliun, bertambah Rp34,27 triliun. “Gap realisasi […]
-
Celios: Pajak Rp81 Triliun Bisa Ditarik dari 50 Orang Terkaya Indonesia
Pengenaan pajak kekayaan terhadap 50 orang terkaya di Indonesia diyakini dapat memberikan tambahan penerimaan pajak di atas Rp81 triliun per tahun. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Achmad Hanif Imaduddin menjelaskan bahwa pemerintahan mendatang perlu meramu berbagai strategi kebijakan perpajakan. Kinerja penerimaan negara yang optimal sangat penting karena tingginya beban belanja dan tekanan […]
-
4 Aplikasi Layanan Pelaporan Pajak Online yang Perlu Kamu Tahu
Sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, wajib untuk melaporkan pajaknya kepada Ditjen Pajak (DJP). Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan pengelolaan pajak berjalan secara optimal sehingga bermanfaat bagi kepentingan umum. Untuk itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami dan […]
WA only