NEWS
-
Kejar Tunggakan Pajak Rp150 Juta, 23 Unit Motor Trail Disita KPP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur menyita aset milik wajib pajak PT RI dalam rangka menagih utang pajak senilai Rp150 juta. Aset-aset yang disita kali ini berupa 23 unit sepeda motor trail. Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara I Arridel Mindra mengatakan penagihan pajak berupa penyitaan aset dilakukan dalam hal upaya-upaya kantor pajak […]
-
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Pencatatan merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan wajib pajak orang pribadi (WP OP) untuk menghitung pajak terutang. Bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, pencatatan bisa menjadi pilihan praktis sebagai pengganti pembukuan. Pencatatan ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 54/2021. Pencatatan dilakukan dalam satu tahun pajak, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 […]
-
PPh UMKM 0,5% Berakhir Tahun Ini, Akan Diperpanjang Sri Mulyani?
Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan berakhir pada akhir 2024. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menutup kemungkinan perpanjang kebijakan insentif pajak tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek dampak pelaksanaan kebijakan PPh final UMKM sebesar 0,5% yang sudah berlaku sejak 2018 […]
-
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Sinyal pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12% pada 2025 makin nyata. Pemerintah berdalih ketentuan tersebut sudah tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/9/2024). Terkait dengan rencana kenaikan PPN ini, pemerintah mengaku mempertimbangkan seluruh pandangan publik, terutama dari DPR. […]
-
Pemkab Purbalingga Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Ini Perinciannya
Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, menerapkan peraturan pajak daerah baru sejak 1 Januari 2024, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga 15/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan itu diterbitkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Melalui perda itu, pemkab mengatur 8 tarif pajak daerah yang berlaku […]
WA only