NEWS
-
Berlaku Sampai Bulan Depan! Gresik Beri Pemutihan Denda Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur mengumumkan kembali memberikan insentif penghapusan denda untuk beberapa jenis pajak daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Gresik menyatakan insentif itu diberikan untuk memeriahkan HUT ke-79 RI. Melalui kebijakan ini, pemkab juga ingin mengapresiasi wajib pajak yang berniat untuk lebih patuh. “Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan kebebasan denda […]
-
Wajib Pajak Tak Lapor Data Transaksi Usaha Secara Elektronik, Siap-Siap Kena Sanksi Ini
Wajib pajak pemilik usaha penting untuk mengetahui perihal data transaksi usaha. Lantas apa itu data transaksi usaha? Data transaksi usaha adalah data rincian transaksi atau rincian pembayaran yang diterima wajib pajak dari subjek pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan objek pajak. Untuk wajib pajak yang berdomisili di DKI Jakarta, pelaporan data transaksi usaha dituangkan dalam Peraturan […]
-
Masih Ada! Diskon PBB-P2 dan Bebas Sanksi Pajak di Kota Bekasi
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bekasi mengumumkan program insentif pajak berupa diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pembebasan sanksi administratif pajak daerah untuk tahun 2024. Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad mengungkapkan, program insentif pajak daerah ini berlaku sejak tanggal 8 Juli […]
-
Juknis Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan, Download di Sini!
Kementerian Keuangan merevisi ketentuan tentang petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Revisi tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 47/2024. PMK 47/2024 ini merupakan perubahan ketiga atas PMK 70/2017. Kali ini, perubahan peraturan dilakukan untuk mengakomodasi ketentuan mengenai antipenghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common report standard) yang belum dimuat sebelumnya. “PMK 70/2017 […]
-
Lakukan Pemeriksaan PBB, KPP Adakan Peninjauan Lapangan ke Alamat WP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka melakukan peninjauan lapangan usaha wajib pajak guna melaksanakan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penetapan daerah tertentu pada 16 Juli 2024. Dalam peninjauan tersebut, KPP Pratama Kolaka juga memberikan surat ketetapan pajak (SKP) PBB tahun pajak 2022. Adapun objek pemeriksaan tersebut ialah tubuh bumi seluas 6.785 hektare yang digarap oleh […]
WA only