NEWS
-
Catat! Jangka Waktu untuk Menjawab SP2DK Bisa Diperpanjang
Jangka waktu bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) bisa diperpanjang. Dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022, wajib pajak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK dalam waktu maksimal 14 hari kalender. Namun, jangka waktu tersebut bisa diperpanjang berdasarkan pertimbangan kantor pelayanan pajak (KPP). “Silakan diskusikan dengan account representative (AR), […]
-
Serapan Anggaran IKN Rendah, Sri Mulyani: Bayar Kontraknya Akhir Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya realisasi anggaran pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) tak sepenuhnya mencerminkan tahapan pengerjaan proyek di ibu kota baru tersebut. Menurut Sri Mulyani, sudah ada 108 paket proyek senilai Rp84,2 triliun yang sudah dikontrakkan antara pemerintah dan rekanan. Namun, anggaran baru akan dicairkan secara bertahap per termin berdasarkan kontrak. […]
-
Pemkab Tulungagung Atur Ulang Ketentuan Tarif Pajak Daerahnya
Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, memperbarui ketentuan pajak daerahnya melalui Perda Kabupaten Tulungagung 11/2023. Pembaruan ketentuan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang yang terbit pada awal 2022 itu di antaranya merestrukturisasi jenis pajak daerah. “Bahwa melalui restrukturisasi jenis pajak daerah…serta untuk melaksanakan ketentuan […]
-
Eror ETAXSERVICE-10002 Setelah Update e-Faktur 4.0? DJP Sarankan Ini
Sejumlah wajib pajak, terutama pengguna sistem operasi Mac, mengeluhkan munculnya notifikasi eror ETAXSERVICE-10002. Berdasarkan pada temuan kendala yang disampaikan melalui media sosial X, notifikasi eror ‘ETAXSERVICE-10002: Tidak dapat mengambil data’ muncul setelah wajib pajak melakukan pembaruan patch aplikasi e-faktur 4.0. “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini belum ada informasi error pada aplikasi e-faktur. Apabila error […]
-
Pembelian Rumah yang Pakai Insentif PPN DTP Capai Puluhan Ribu Unit
Kementerian Keuangan mencatat terdapat sebanyak 22.449 unit rumah telah memanfaatkan fasilitas pajak, berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan realisasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terbantu dengan insentif PPN rumah DTP. Menurutnya, insentif ini juga telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian. “Tentu ini memberikan dorongan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah, dan […]
WA only