NEWS
-
Sri Mulyani Kaji Insentif Perpajakan untuk Family Office
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah saat ini memiliki sederet insentif perpajakan yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia. Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah penyerap investasi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). “Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi […]
-
Hapus Insentif Pajak dan Perluas Cukai
Upaya ekstra (extra effort) masih perlu dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan perpajakan pada tahun depan. Pasalnya, shortfall yang diperkirakan terjadi tahun ini, maka target pemerintah untuk mengejar target tahun depan akan lebih berat. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, rasio penerimaan perpajakan tahun 2025 ditargertkan berkisar […]
-
Negara Kantongi Pajak Digital Rp 25,8 T, Sumber dari Kripto hingga Pinjol
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Angka tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kripto, hingga penerimaan dari perusahaan pinjaman online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan pemungutan PPN PMSE sebesar […]
-
Pajak Hiburan Hingga 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kendal
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah mengatur kembali ketentuan pajak daerahnya, termasuk tarif pajak daerah. Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal 14/2023. Perda tersebut dirilis untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Selain itu, perda tersebut ditetapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. […]
-
Instansi Pemerintah Bukan Subjek Pajak, Begini Ketentuannya
Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria subjek pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet yang mengaku menyewa ruangan dari pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah bersangkutan tidak mau dipotong PPh atas sewanya lantaran bukan subjek pajak. “Instansi pemerintah […]
WA only