NEWS
-
Perusahaan Kripto di AS Wajib Lapor Pajak pada 2026
Platform kripto di AS perlu melaporkan transaksi ke lembaga pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS), mulai 2026. Namun, platform terdesentralisasi yang tidak memiliki aset sendiri akan dikecualikan. Ini merupakan peraturan baru yang diselesaikan oleh IRS dan Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Jumat, 28 Juni 2024 yang pada dasarnya merupakan penerapan ketentuan Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan […]
-
Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU
Wajib pajak badan pusat diimbau untuk melakukan pemutakhiran data jika wajib pajak cabang tak kunjung mendapatkan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU). Topik ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (5/7/2024). DJP menegaskan NITKU telah diberikan secara otomatis terhadap setiap cabang setelah wajib pajak badan berstatus pusat melakukan pemutakhiran data. Jika cabang belum […]
-
Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara
Kendaraan bermotor asing di kawasan perbatasan bisa masuk wilayah Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan. Ketentuan pemasukan kendaraan asing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 52/2019. Berdasarkan beleid itu, pemasukan kendaraan asing bisa dilakukan melalui pos pengawas lintas batas dengan menggunakan mekanisme impor sementara. “Impor sementara kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor ke dalam daerah pabean melalui […]
-
Penjelasan Kemenperin soal Bea Masuk Impor 200% Produk China
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penjelasan atas rencana pengenaan bea masuk hingga 200% terhadap barang-barang asal China. Ditegaskan, persoalan ini tidak masuk ke dalam pembahasan Rapat Terbatas (Ratas) internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/7/2024). Hal ini untuk meluruskan pemberitaan yang mengutip Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait topik bea masuk tersebut. Juru […]
-
Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak
Proses bisnis manajemen akun wajib pajak (taxpayer account management/TAM) akan tersedia ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan TAM adalah proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak yang menampilkan profil serta hak dan kewajiban. Informasi komprehensif dan terkini dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui portal wajib pajak. […]
WA only