NEWS
-
Masih ada 681.000 NIK yang Belum Padan sebagai NPWP, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyebut sebagian besar nomor induk kependudukan (NIK) telah dipadankan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi hingga 20 Juni 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan sejauh ini masih tersisa 681.000 NIK yang belum dipadankan sebagai NPWP orang pribadi. Dia pun mengimbau wajib pajak segera melaksanakan […]
-
Pemerintah Tidak Berencana Naikkan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengerek tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan, meski pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan pendapatan negara, namun pemerintah belum berencana menaikkan tarif PPh orang pribadi lantaran bisa memberatkan masyarakat. […]
-
Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Pinjol, Kripto Cs Rp24,99 Triliun per Mei 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh 157 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp20,15 triliun. “Jumlah tersebut berasal dari […]
-
Sepekan Jelang Agenda Besar di Kantor Pajak, NIK jadi NPWP Hingga CTAS
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024. Kebijakan NIK menjadi NPWP dan CATS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak […]
-
Kemenkeu Kumpulkan Rp 24,99 T dari Pajak Kripto-Fintech, Ini Rinciannya
Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital Rp 24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP). […]
WA only