NEWS
-
Kemenkeu Kantongi Pajak Usaha Ekonomi Digital Rp 24,99 Triliun per Mei 2024
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengantongi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Rinciannya, jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 746,16 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,11 triliun. Serta, […]
-
Segera Berubah Status, Jakarta Harus Maksimalkan Penerimaan Non-Pajak
Tidak lagi menjadi ibu kota negara, pendapatan daerah Jakarta diprediksi akan turun. Kepala Center for of Macroeconomics and Finance The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memperkirakan dalam jangka pendek, loss economy Jakarta sebesar Rp 40 triliun. Adapun besaran itu berasal dari dana khusus ibukota karena kekhususannya dan dampak tidak […]
-
Pemerintah Kerek Target Pendapatan Negara pada 2025, Ekonom: Cukup Berat
Pemerintah dan Panitia Kerja Anggaran (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR telah sepakat untuk menaikkan target batas bawah pendapatan negara menjadi 12,30% dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari sebelumnya sebesar 12,14% PDB. Dengan demikian, target pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dipatok pada kisaran 12,30% hingga 12,36% PDB. Direktur Ekonomi […]
-
Kriteria Insentif Pembebasan Pajak Pokok PBB-P2 di DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi keringanan beban wajib pajak sekaligus menjaga daya beli masyarakat berupa kebijakan PBB P-2 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024. Pergub tersebut secara khusus memberi keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang. Pergub ini juga merupakan kelanjutan dari Peraturan […]
-
Warga Bogor Kini Bisa Bayar Pajak secara Digital, Seperti Apa?
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat meluncurkan layanan virtual account. Layanan ini dirilis untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mencegah terjadinya kebocoran potensi pajak. Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Andri Hadian berujar layanan virtual account itu merupakan perluasan kanal pembayaran pajak daerah nondigital. Dia berharap layanan digital ini dapat mempercepat dan mempermudah proses pembayaran pajak sekaligus meningkatkan akurasi […]