NEWS
-
Coretax DJP: Layanan Pajak Online Diperbanyak, Termasuk yang Otomatis
Ditjen Pajak (DJP) berencana menyediakan beberapa fitur kemudahan layanan perpajakan saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan. Menurut DJP, salah satu tujuan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau CTAS adalah untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan wajib pajak dan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan. “Nantinya wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan lebih nyaman karena dapat memperoleh layanan […]
-
Jangan Kerek PPN, Sasar Sumber Lain
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari pos lain dibanding harus menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Pasalnya, penerimaan pajak yang bisa pemerintah dapat dari sektor lain, masih besar. Terutama, dari platform digital. Anggota DPD Achmad Sukisman Azmy menilai, platform digital menjadi objek yang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak. “Ini, kan, potensi […]
-
Pemkot Jayapura minta ASN taat bayar pajak bumi bangunan
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Dengan membayar pajak bumi dan bangunan sebenarnya kami merupakan orang yang menentukan pembangunan di Kota Jayapura,” kata Penjabat Wali KotaJayapura Christian Sohilait di Jayapura, Selasa. Menurut Sohilait, semua kota baik di Indonesia maupun di […]
-
Adopsi Pajak Hijau, Apa Saja Faktor Penentu dan Tantangan Politiknya?
WACANA pemberlakuan pajak hijau (green tax), pajak lingkungan (environmental tax), pajak karbon (carbon tax), dan sejenisnya bermunculan di berbagai yurisdiksi seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap perubahan iklim dan global warming. Pada beberapa dasawarsa terakhir, publik mulai menyadari aktivitas ekonomi berbasis energi fosil telah menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Meski isu pemberlakuan pajak […]
-
Pemerintah Tebar Insentif di IKN: Pekerja-UMKM Bebas Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 yang merinci mekanisme pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui aturan ini, para pengusaha hingga masyarakat yang bekerja di IKN nanti akan diberi sejumlah insentif pajak.Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, […]