NEWS
-
Pungut Opsen, Pemkot Cimahi Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Sempat menjadi bagian dari Kabupaten Bandung, Cimahi kemudian ditetapkan sebagai kota pada 21 Juni 2001. Pada 2023, pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil dikumpulkan oleh PemkotCimahi mencapai Rp423,76 miliar. Adapun pajak daerah menjadi kontributor PADterbesar dengan setoran mencapai Rp208,91 miliar. Terkait dengan pajak […]
-
Dibayangi Ketidakpastian Ekonomi Global, Tax Ratio 2025 Ditargetkan Capai 10,29%
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan pembahasan postur makro fiskal 2025. Dalam postur fiskal tersebut, pemerintah menetapkan target tax ratio atau rasio perpajakan berada pada kisaran 10,09% hingga 10,29%. Batas atas tersebut lebih rendah jika dibandingkan pencapaian tax ratio pada tahun 2023 yang sebesar 10,31%. Namun, target tersebut lebih […]
-
Sri Mulyani Janjikan Penerapan Coretax Bakal Perbaiki Pelayanan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan menciptakan perubahan yang positif pada sistem perpajakan di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan CTAS menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Sejalandengan perbaikan administrasi pajak melalui implementasi CTAS, pelayanan dankepastian dalam perpajakan juga akan meningkat. “Di sisi investasi sistem, […]
-
Penyusunan DSP4 Berbasis Risiko Jadi Kebijakan Teknis Pajak 2025
Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko menjadi bagian dari kebijakan teknis pajak yang akan dijalankan pada 2025. Berdasarkan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, salah satu kebijakan teknis pajak adalah integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan. Kebijakan ini termasuk implementasi coretax administration system (CTAS). “Integrasi teknologi […]
-
Pemerintah Perkuat Basis Pajak Lewat Pengawasan Wajib Pajak High Wealth Individual
Dalam rangka penguatan basis perpajakan, pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas Wajib Pajak (WP) High Wealth Individual (HWI) dan WP group ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. “Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan… prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi dan ekonomi digital,” tulis […]
WA only