NEWS
-
Otoritas Ini Klaim UU Insentif Pajak Datangkan Investasi Rp305 Triliun
Pemerintah Filipina mengeklaim UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) telah mendatangkan investasi PHP1,1 triliun atau sekitar Rp305,56 triliun hingga April 2024. Kementerian Keuangan menyatakan komitmen investasi tersebut berasal dariberbagai proyek yang tersebar di seluruh wilayah. Dengan kinerja tersebut, UUCREATE juga akan menciptakan banyak lapangan kerja. “Proyek-proyek besar […]
-
Sri Mulyani: Digitalisasi Perpajakan akan Tutup Celah Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai digitalisasi sistem perpajakan menjadi bagian dari upaya pemerintah menutup celah korupsi. Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah melaksanakan reformasi di berbagai sisi, termasuk di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan juga mencakup investasi pada teknologi digital agar tata kelolanya bersih dari korupsi. “Kami terus reform dari sisi perpajakan. Memperkuat institusi, membersihkan dari […]
-
Sistem Pajak Canggih Masuk Tahap Pengujian
Sistem perpajakan Indonesia tak lama lagi akan memasuki era baru. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal digantikan oleh core tax administra- tion system atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), yang rencananya akan diterapkan pada Juli 2024 mendatang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat Direk- torat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti mengungkapkan, saat […]
-
Apa yang Terjadi Jika Tidak Melakukan Pemadanan NIK dengan NPWP di Akhir Juni 2024?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Minggu (30/6/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, implementasi NIK sebagai NPWP akan berlaku secara penuh mulai 1 Juli 2024 Dilansir dari Antara (12/12/2023), NPWP dengan format 15 […]
-
Pemda Gencarkan Pengawasan, Siap Sanksi Pengusaha yang Tak Patuh Pajak
JEPARA, Pemkab Jepara, Jawa Tengah menggencarkan pengawasan kepatuhan pajak kepada pelaku usaha. Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaku usaha patuh melaksanakan kewajibannya. Kepada pelaku usaha yang tidak patuh, pemda akan memberikan peringatan sebanyak 3 kali hingga pencabutan izin usaha. “Jika masih diabaikan, pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut […]
WA only