NEWS
-
Kemenkeu Lelang 79 Aset Sitaan Pengemplang Pajak Senilai Rp 14,88 Miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Jawa Timur melelang sebanyak 79 aset penunggak pajak dengan total nilai limit mencapai Rp 14,88 miliar. Jumlah aset tersebut berasal dari 39 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II dan Kanwil DJP Jawa Timur III. Aset sitaan berupa barang eksekusi […]
-
Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun
Kanwil Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus telah mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp102,59 triliun hingga April 2024. Realisasi penerimaan tersebut setara dengan 36,71% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tahun ini senilai Rp279,46 triliun. “Capaian tersebut berdasarkan jenis pajaknya terdiri dari PPh nonmigas sebesar Rp40 triliun, PPh migas Rp29,31 […]
-
Marak Modus Bukti Potong Palsu, Otoritas Ini Perketat Restitusi Pajak
Otoritas pajak Thailand menyatakan proses pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak bakal diawasi secara lebih ketat lantaran modus bukti potong palsu makin marak. Wakil Dirjen Pajak Vinit Visessuvanapoom mengatakan otoritas menemukan banyak bukti potong palsu yang digunakan untuk mengajukan restitusi pajak pada wajib pajak orang pribadi. Akibatnya, otoritas harus lebih cermat dalam memverifikasi permohonan restitusi pajak. […]
-
Realisasi PNBP Sektor Migas Telah Mencapai 33,42% dari Target Tahun Ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp 36,81 triliun per 20 Mei 2024. Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, realisasi tersebut baru mencapai 33,42% dari target yang telah disepakati dalam APBN sebesar Rp 110,15 triliun pada 2024. […]
-
Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat
Dengan coretax administration system (CTAS), Ditjen Pajak (DJP) akan bisa memprediksi potensi penerimaan dari setiap wajib pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan akan ada portal akun wajib pajak ketika CTAS diimplementasikan. Lewat portal ini akan disajikan secara transparan semua data yang DJP ketahui terkait wajib pajak bersangkutan. […]