NEWS
-
Tujuh Fokus Pemerintah Kembangkan Ekosistem Kripto, Pajak Termasuk
Pemerintah menyusun 7 fokus pengembangan ekosistem kripto Tanah Air. Fokus terhadap aset kripto bukan tanpa alasan. Kripto kini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling digemari. Fokus pertama pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kripto adalah implementasi regulasi atau kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Saat ini sudah terbentuk ekosistemnya tetapi perlu diintegrasikan secara penuh. Perlu ada optimalisasi […]
-
Perluas Basis Pajak, DJP Andalkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi
Ditjen Pajak (DJP) tetap akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada tahun depan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ekstensifikasi dilakukan dengan cara menambah jumlah wajib pajak aktif. Dia menambahkan langkah tersebut sudah dilakukan otoritas pajak pada tahun-tahun sebelumnya. “Penguatan basis pajak atau perluasan basis pajak yang dilakukan basisnya adalah ekstensifikasi. Menambah […]
-
Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024). Pertemuan kali ini merupakan yang kedua setelah Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden […]
-
Ingat, Hanya 5 Pihak yang Bisa Pakai Jaminan Tertulis untuk Kepabeanan
Kementerian Keuangan menetapkan 5 pihak yang dapat menggunakan jaminan tertulis dalam rangka kepabeanan. Adapun jaminan berarti garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan, kegiatan cukai, dan/atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Jaminan tersebut salah satunya berupa jaminan tertulis. “Jaminan tertulis … berupa surat pernyataan tertulis dari terjamin yang […]
-
DPR Minta Pemerintah Serius Gali Potensi Pajak dari Ekonomi Digital
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menggali potensi penerimaan pajak, khususnya dari sektor ekonomi digital. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mengatakan bahwa sektor tersebut perlu serius digali oleh pemerintah lantaran potensinya yang besar dan terus berkembang. “Fraksi Golkar berharap pemerintah untuk lebih serius menggali potensi penerimaan dari sumber-sumber […]
WA only