NEWS
-
Ingat, Hanya 5 Pihak yang Bisa Pakai Jaminan Tertulis untuk Kepabeanan
Kementerian Keuangan menetapkan 5 pihak yang dapat menggunakan jaminan tertulis dalam rangka kepabeanan. Adapun jaminan berarti garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan, kegiatan cukai, dan/atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Jaminan tersebut salah satunya berupa jaminan tertulis. “Jaminan tertulis … berupa surat pernyataan tertulis dari terjamin yang […]
-
DPR Minta Pemerintah Serius Gali Potensi Pajak dari Ekonomi Digital
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menggali potensi penerimaan pajak, khususnya dari sektor ekonomi digital. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mengatakan bahwa sektor tersebut perlu serius digali oleh pemerintah lantaran potensinya yang besar dan terus berkembang. “Fraksi Golkar berharap pemerintah untuk lebih serius menggali potensi penerimaan dari sumber-sumber […]
-
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak April Mengalami Perlambatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penerimaan pajak hingga April mengalami perlambatan. “Sampai akhir April Rp 624,19 triliun artinya 31,8 persen dari target APBN,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers di kantor Kementerian Keuangan, 27 Mei 2024. Penyumbang terbesar dari pajak adalah pajak penghasilan atau PPh non migas yakni Rp 377 triliun. Sri Mulyani mengatakan penerimaan masih sesuai jalur, tapi […]
-
Rencana Pemisahan Ditjen Pajak Dinilai Perlu Dikaji Ulang
Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza mengatakan, rencana pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak akan berdampak cepat dalam meningkatkan rasio pajak. Handi menyampaikan pembentukan lembaga penerimaan negara baru memerlukan sumber daya sangat besar, baik dari sisi keuangan maupun personel. “Ada gagasan pemerintahan baru memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak, membuat satu lembaga […]
-
Laboratorium Forensik Digital Unit Vertikal DJP, Ini Kata Dirjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) akan mengoptimalkan peran forensik digital dalam setiap kegiatan penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan DJP berencana membentuk laboratorium forensik digital di setiap unit vertikal. Menurutnya, forensik digital menjadi bagian dari upaya DJP melaksanakan penelitian kepatuhan material wajib pajak. “Kami kepingin di tiap Kanwil kami memiliki laboratorium forensik. […]
WA only