NEWS
-
WP Harus Lunasi Pajak Sesuai Pembahasan Akhir Sebelum Ajukan Keberatan
Perlu diingat, pajak terutang sesuai dengan pembahasan akhir dengan kantor pajak harus dilunasi terlebih dulu sebelum wajib pajak mengajukan keberatan terkait dengan surat ketetapan pajak (SKP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/5/2024). Sesuai dengan PMK 9/2013 s.t.d.d PMK 202/2015, pajak yang perlu dilunasi paling sedikit sejumlah yang telah […]
-
Sri Mulyani Sebut Rencana PPN Naik 12% Ada di Tangan Prabowo
Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12% berada di pemerintahan selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kebijakan ini kepada Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Mengenai PPN itu nanti kami akan serahkan ke pemerintahan yang baru,” katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024). Meski begitu, dalam pergantian pemerintahan pihaknya […]
-
Pemkab Karawang Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Begini Perinciannya
Pemkab Karawang, Jawa Barat mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang 17/2023. Perda tersebut terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “…perlu menetapkan […]
-
Suntikan Modal dari Pemerintah Desa ke BUMDes Tidak Kena Pajak
Penyertaan modal yang diserahkan oleh pemerintah desa kepada badan usaha milik desa (BUMDes) tidak terutang pajak. Alasannya, penyertaan modal itu memang bukan merupakan objek pajak. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal dikecualikan dari objek pajak. […]
-
Permohonan Penelitian di Kantor Pajak Ditolak? Bisa Jadi Ini Alasannya
Masyarakat umum, terutama mahasiswa, bisa melakukan penelitian atau riset di Ditjen Pajak (DJP) dan unit vertikalnya. Riset perpajakan ini bisa dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, atau penelitian untuk tujuan tertentu. Pengajuan permohonan riset bisa dilakukan secara onlina melalui eriset.pajak.go.id. Dalam beberapa kasus, DJP terpaksa menolak permohonan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. […]
WA only