NEWS
-
Daftar Layanan Sektor Lingkungan Hidup yang Perlu Konfirmasi Status WP
Ada sejumlah layanan publik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan oleh Kementerian LHK yang memerlukan konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK 57/2019, KSWP diperlukan untuk perizinan yang diterbitkan secara elektronik melalui lembaga online single submission (OSS) sebagaimana diatur dalam PP 24/2018 serta layanan perizinan yang diterbitkan oleh menteri. “Menteri melakukan KSWP […]
-
Punya Usaha Perparkiran? Begini Aspek-Aspek Perpajakannya
JAKARTA, Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan aspek perpajakan, terutama pajak penghasilan, bagi wajib pajak yang memiliki usaha lahan parkir. Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Menurut Kring Pajak, apabila parkir dikelola langsung oleh pemilik lahan maka ini bisa dikategorikan sebagai transaksi […]
-
Ingat, Biaya Service Charge Masuk dalam Hitungan Pajak Sewa Bangunan
JAKARTA, Biaya layanan (service charge) termasuk dalam penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (PPh) atas sewa tanah dan/atau bangunan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 34/2017. Berdasarkan beleid tersebut, sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. “Jumlah bruto nilai persewaan tanah […]
-
Hati-Hati, NIK-NPWP Tak Padan Bisa Bikin WP Sulit Akses Layanan Pajak
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak untuk melakukan pemadanan data nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan integrasi NIK sebagai NPWP akan memudahkan wajib pajak mengakses berbagai layanan perpajakan. Apabila tidak padan, wajib pajak akan kesulitan mengakses layanan […]
-
Pemkab Bandung Gelar Program Pemutihan Pajak, Berlaku Sampai 30 Juni
BANDUNG, Pemkab Bandung, Jawa Barat kembali memberikan keringanan berupa pemutihan atau penghapusan denda pajak daerah. Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan penghapusan denda diberikan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. Dia berharap insentif pajak tersebut dapat mendukung stabilitas perekonomian daerah. “Pak Bupati memberikan insentif pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten […]
WA only