NEWS
-

104 Pengemplang Pajak Mulai Cicil Kewajiban, Sudah Bayar Rp 11,4 Triliun
104 dari 201 wajib pajak (WP) yang mengemplang pajak sudah mencicil kewajibannya. Total pengemplang pajak itu sudah mencicil kewajibannya ke negara hingga Rp 11,48 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, total 201 wajib pajak tersebut diketahui menunggak kewajiban dengan jumlah besar yakni Rp 20 triliun. “104 wajib pajak sudah melakukan pembayaran […]
-

DJP Kumpulkan Rp 11,99 Triliun dari 201 Wajib Pajak Penunggak Besar
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan sudah mengumpulkan Rp 11,99 triliun dari 201 wajib pajak besar yang menunggak pembayaran. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan capaian tersebut hasil rangkaian langkah penagihan yang makin intensif. DJP menerapkan penagihan aktif kepada Wajib Pajak dan Penanggung Pajak untuk memastikan kewajiban segera dipenuhi. “Update 201 Wajib Pajak […]
-

Dirjen Pajak Klaim Coretax Makin Baik, DPR Cecar Minta Bukti
Komisi XI DPR RI mencecar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perkembangan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terkini. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengklaim saat ini jumlah transaksi yang diproses oleh sistem (throughput) dan waktu tunggu respons sistem (latensi) sistem Coretax rata-rata cenderung stabil. Hal ini mengindikasikan kapasitas sistem cukup memadai, […]
-

Penunggak Pajak Cicil Bayar, Rp 11,48 T Sudah Masuk Kocek Negara
Sebanyak 104 wajib pajak yang menunggak telah mencicil kewajibannya ke negara senilai Rp 11,48 triliun. Angka itu masih di bawah target Kementerian Keuangan tahun ini yang sebesar Rp 20 triliun dari 201 total pengemplang pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, total 201 wajib pajak tersebut diketahui menunggak kewajiban dengan jumlah besar. […]
-

Respons Hipmi Soal Gap Penerimaan Pajak: Jangan Represif ke Pengusaha
Kalangan pengusaha menilai pemerintah harus bekerja ekstra untuk menutup gap penerimaan pajak sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif. Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira tak menampik bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun terbilang ambisius, mengingat realisasi penerimaan pada tahun ini yang diproyeksikan hanya mencapai 84% hingga 90% dari […]
WA only