NEWS
-

Pengamat Ingatkan Risiko Agresivitas Pajak di Tengah Peningkatan Target 2026
Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan penerimaan negara pada 2026 dinilai sarat risiko terhadap iklim usaha dan kepastian hukum. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat, menilai strategi agresif yang ditempuh DJP merupakan respons atas fiscal gap pemerintah yang kian melebar. Menurut Ariawan, indikasi tekanan fiskal terlihat dari rencana penambahan sekitar 4.000 […]
-

Kelas Atas Tahan Belanja, Pajak Barang Mewah Tak Lagi Wah
Pemerintah menurunkan target Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Negeri pada 2026 menjadi Rp 8,43 triliun, turun dari target 2025 yang sebesar Rp 10,78 triliun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025. Di sisi lain, target PPnBM Impor pada 2026 justru mengalami kenaikan tipis menjadi Rp 6,81 triliun dibandingkan 2025 […]
-

Fakta Mengejutkan: Satu Desa Jadi Pusat Kejahatan Pajak Rp180 Miliar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap fakta mengejutkan terkait praktik kejahatan perpajakan di Indonesia. Otoritas pajak menemukan satu desa yang secara masif menjadi produsen faktur pajak fiktif, dengan total potensi kerugian negara mencapai hampir Rp 180 miliar. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, jaringan faktur pajak fiktif tersebut memanfaatkan skema pengembalian pendahuluan pajak […]
-

Ditjen Pajak Harus Kejar Gap Pajak Rp 562 Triliun pada 2026, Simak Strateginya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadapi tantangan besar dalam mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2026. Dari perhitungan baseline kepatuhan sukarela, DJP masih harus menutup gap penerimaan sebesar Rp 562,4 triliun untuk memenuhi target APBN 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, berdasarkan baseline yang ada, penerimaan yang bersumber dari kepatuhan sukarela wajib pajak […]
-

Tarif Cukai Rokok Ilegal Tak Sentuh Akar Masalah
Para ekonom meragukan rencana kebijakan penambahan layer tarif cukai untuk rokok ilegal yang tengah disusun pemerintah. Pasalnya, kebijakan ini tak menjawab persoalan di lapangan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, keberadan rokok ilegal bukan semata soal tarif. “Melainkan cerminan dari distorsi struktur cukai yang […]
WA only