NEWS
-
PER-11/PJ/2025 Atur Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak untuk Turis Asing
Pembuatan faktur pajak atas penyerahan barang bawaan kepada turis asing kini dilakukan melalui modul e-faktur seperti faktur pajak lainnya. Dalam aturan sebelumnya, pembuatan faktur pajak tersebut dilakukan melalui e-Faktur VAT Refund for Tourist. Perubahan ketentuan saluran pembuatan faktur pajak tersebut diatur melalui Pasal 26B PMK 81/2024. DJP juga telah memerinci ketentuan pembuatan faktur pajak ataspenyerahan […]
-
Insentif Pajak IKN Masih Sepi Peminat
Laporan Keuangan Ditjen Pajak (DJP) 2024 menunjukkan permohonan insentif PPh badan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tergolong minim. Hingga September 2024, tercatat hanya ada 7 wajib pajak yang mengajukan fasilitas tax holiday untuk penanaman modal di IKN dan daerah mitra. Belum ada satupun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center IKN, tax […]
-
Pemda Belum Siap Jalankan UU HKPD, Penerimaan Pajak Daerah Turun
Penerapan perubahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan besar dalam pengelolaan fiskal daerah. Namun, alih-alih memperkuat penerimaan daerah, realisasi pendapatan pajak daerah justru mengalami kontraksi 8,06% secara tahunan pada semester I-2025. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Lydia Kurniawati Chrityana menyampaikan, salah penyebabnya adalah ketidaksiapan […]
-
Golf Tidak Kena Pajak Seperti Padel, Pramono Anung: Sudah PPN, Tidak Boleh Ganda
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut golf tidak dikenakan pajak hiburan seperti renang, tenis, bola voli, basket, bulu tangkis, dan padel. Menurut politikus PDIP itu, selama ini olahraga golf sudah dikenakan pajak tersendiri. “Golf sudah dikenakan PPN sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf sebelas persen,” kata Pramono, Senin (7/7). Pramono mengatakan Pemprov DKI […]
-
Gak Cuma Pajak, Ini Cara Pemerintah Atasi Isu Sosial Panas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini akan mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi dalam proyek wilayah kerja panas bumi (WKP) dalam negeri. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan adanya isu sosial dalam proyek panas bumi. Salah satunya perihal klaim besaran WKP yang dinilai terlalu […]
WA only