Mindblown: a blog about philosophy.
-
Daftar Prioritas Pengawasan Pajak Dinamis, Bisa Ditambah/Dikurangi
Pengawasan terhadap wajib pajak yang dijalankan Ditjen Pajak (DJP) bersifat sangat dinamis. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (8/5/2023). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan DJP membuat daftar prioritas pengawasan wajib pajak secara berkala. Harapannya, pengawasan dapat berjalan optimal. Daftar prioritas ini dapat berubah tergantung […]
-
Ingat! Khusus Penyerahan BKP Ini Tak Bisa Dibuat Faktur Pajak Gabungan
Ditjen Pajak (DJP) menyebut penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang mendapat fasilitas PPN dapat dibuat faktur pajak gabungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. DJP menyatakan pembuatan faktur pajak gabungan dapat dibuat jika penyerahan BKP […]
-
Punya NPWP Tapi Belum Bekerja, Wajib Pajak Bisa Ajukan Non-Efektif
Ada kalanya, pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) dilakukan untuk tujuan melamar pekerjaan. Dengan status NPWP yang aktif, wajib pajak punya kewajiban perpajakan yang melekat seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meski sebenarnya belum memiliki penghasilan. Dalam kondisi tidak berpenghasilan, wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunannya dengan perincian nihil. Kendati begitu, sebenarnya ada solusi lain […]
-
Penerimaan pajak DJP Suluttenggomalut mencapai 34,48 persen
Manado. Realisasi penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Maluku Utara (Suluttenggomalut) hingga April 2023 mencapai 34,48 persen. “Target penerimaan pajak DJP Suluttenggomalut tahun 2023 sebesar Rp14,11 Triliun dan terealisasi mencapai 34,48 persen atau sebesar Rp4,86 Triliun,” kata Kakanwil DJP Suluttenggomalut Arif Muhamudin Zuhri, di Manado, Senin. Arif mengatakan pencapaian […]
-
Bursa Karbon Mulai September, Sri Mulyani Bicara Pajaknya!
Jakarta. Aktivitas perdagangan bursa karbon di Indonesia akan dimulai pada September 2023 mendatang, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merampungkan regulasinya pada Juni 2023. Seiring dengan dimulainya perdagangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum tentu pajak karbon langsung diterapkan. Sebab, ia mengatakan, banyak faktor yang akan menentukan pemberlakuannya. “Masih kita lihat bersama-sama nanti,” kata Sri […]
Got any book recommendations?
WA only