Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sebelum Deadline, Pegawai Kemensetneg Diminta Segera Validasi NIK-NPWP
Kementerian Sekretariat Negara meminta para pegawainya segera melakukan pemutakhiran atau validasi data nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kepala Biro Keuangan Kemensetneg Eka Denny Mansjur mengatakan integrasi NIK sebagai NPWP menjadi bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan data wajib pajak. Menurutnya, para pejabat dan pegawai Kemensetneg juga harus mendukung program tersebut dengan […]
-
Mirae Asset Optimistis Dana Kelolaan Industri Reksadana Capai Rp 1.000 Triliun
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia optimistis industri reksadana di pasar modal akan tumbuh pesat. Dana kelolaannya diperkirakan dapat mencapai Rp 1.000 triliun dalam tiga tahun ke depan atau bahkan lebih cepat. Head of Wealth Management Mirae Asset M. Arief Maulana mengatakan, ada dua faktor utama pendorong pertumbuhan industri reksadana. Pertama, inovasi teknologi informasi (information technology/IT) […]
-
Lapor SPT Tahunan di DJP Online Wajib Punya EFIN, Ini Cara Aktivasinya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyarankan agar pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan menggunakan layanan daring e-Filing di situs djponline.pajak.go.id. Untuk itu, wajib pajak perlu memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number. EFIN adalah 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP […]
-
Jadi NPWP, Apa Punya NIK Berarti Harus Bayar Pajak?
Pada 1 Januari 2024 mendatang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara resmi akan diberlakukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menghimbau agar Wajib Pajak (WP) yang belum mengintegrasikan NIK dan NPWP untuk segera melakukannya. Adapun kebijakan integrasi NIK dan […]
-
Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung berencana untuk mengadakan kembali program penghapusan denda atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun ini. Kepala Bapenda Adi Erlansyah mengatakan program pemutihan masih diperlukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Terlebih, kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Lampung masih mencapai jutaan unit. “Jadi akan ada […]
Got any book recommendations?
WA only