Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Pusat Imbau Kanaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Ditunda
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menunda kenaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 24 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024. Dalam beleid itu dinyatakan […]
-
MK Tolak Judicial Review Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Ini Alasannya
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil atas UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagai dasar pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan penempatan DJP di bawah Kementerian Keuangan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. “Hal dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada […]
-
ESDM Surati Sri Mulyani & Mendagri Tito Soal Pajak BBM 10%
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersurat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Surat yang rencananya dikirim hari ini itu menyoal aspek teknis pelaksanaan, legal berkaitan dengan status wajib pajak dan wajib pungut, serta kriteria tarif […]
-
Pajak Hiburan, Pengusaha Wisata dan Spa Ajukan Judicial Review ke MK
JAKARTA. Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata (Gipi) akan mengajukan judicial review atau pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan depan terkait dengan pajak hiburan. Adapun, upaya hukum tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Permohonan tersebut sedikit mundur dari rencana awal yang ditargetkan disampaikan ke […]
-
Sejumlah Provinsi Mau Kasih Insentif Pajak Hiburan, Berapa Besarannya?
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini sejumlah provinsi sudah membahas mengenai pemberian insentif pajak hiburan tertentu. Saat ini kewenangan pemberian insentif sudah termuat dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang dipertegas dalam SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ. Tito menyebut, untuk di Provinsi Bali sudah dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerahnya […]
Got any book recommendations?
WA only