Mindblown: a blog about philosophy.
-
Arah Kebijakan Pajak Perlu Pertimbangkan Industri E-Commerce
Jakarta – Arah kebijakan pajak perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan industri e-commerce nasional, termasuk bagi UMKM yang memanfaatkan marketplace dalam memperluas bisnisnya. Hal ini terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 32A yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Perdagangan melalui sistem elektronik […]
-
DJP Ingatkan Wajib Pajak, Ada Asas Ultimum Remedium pada Persidangan
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan adanya penerapan asas ultimum remedium pada tahap persidangan. Penerapan ini memungkinkan penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Dalam Taxlive yang mengusung tema Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Perpajakan, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44B Ayat (2a), (2b), dan (2c) UU KUP baru ada setelah diterbitkannya UU HPP. […]
-
Catat! Hal Ini Membuat PKP Tidak Bisa Menerima Nomor Seri Faktur Pajak
JAKARTA – Pengusaha kena pajak (PKP) perlu memperhatikan kembali kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Hal ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022. Syarat pertama, PKP memiliki kode aktivasi dan password. Kedua, memiliki akun PKP yang telah diaktivasi. Ketiga, telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 Masa Pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya yang […]
-
Repatriasi Tax Amnesty II Sepekan Lagi, Apa Kata Sri Mulyani?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan secara tegas akan melakukan pelacakan terhadap para wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) apabila tidak melakukan repatriasi harta. Seperti diketahui, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), repatriasi harta bersih harus direalisasikan paling lambat 30 September 2022 atau tiga bulan sejak PPS berakhir. […]
-
Wamenkeu: RI tak alami guncangan sistem keuangan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa selama pandemi COVID-19, Indonesia tidak mengalami guncangan keuangan meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. “Ekonominya menyusut, growth-nyanegatif, tapi tidak terjadi goncangan dalam sistem keuangan. Ini yang kita katakan menjaga Indonesia selama pandemi,” katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Nusa Cendana di Kupang, NTT, Kamis, (22/9/2022). Wamenkeu Suahasil menyampaikan […]
Got any book recommendations?
WA only