NEWS
-
UU PFII Muat Beragam Insentif Pajak atas Properti
UU 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memuat klausul yang memberikan beragam insentif pajak atas jual beli properti. Melalui Pasal 57 ayat (2) UU PFII, bangunan baru berupa rumah tapak, unit apartemen, kantor, toko, pusat perbelanjaan, serta gudang dikategorikan sebagai barang kena pajak (BKP) bersifat strategis yang tidak dipungut PPN. “BKP tertentu yang bersifat […]
-
UU PFII Beri Diskon PPh Badan hingga 100%, Ini Sektor yang Berhak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mengatur fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di kawasan tersebut. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 51 UU PFII. Dalam beleid tersebut, fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100% diberikan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di […]
-
Pemerintah Indonesia Dorong Penguatan Penagihan Pajak Lintas Negara
Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional untuk bantuan penagihan pajak atau cross-border assistance in recovery of tax claims. Dalam 13th Global Forum Competent Authorities Conference, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan otoritas pajak perlu menerapkan komitmen bersama terhadap transparansi pajak guna memperkuat jaringan global dalam penagihan pajak. “Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dalam forum global […]
-
Pemkot Perluas Pengawasan Pajak lewat Penambahan 250 Tapping Box
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah memasang 600 tapping box di berbagai unit usaha dan akan menambah 250 unit lagi untuk memperkuat pengawasan penerimaan pajak daerah. Plt Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu Syarifudin mengatakantambahan tapping box sudah mulai dipasang sejak September 2026. Beberapa lokasi yang dipasangi tapping box antara lain warung makan, restoran, […]
-
Pemerintah Gelontorkan Insentif Pajak Rp 632 T Tahun Depan, Sektor Ini Penerima Utama
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan belanja perpajakan atau tax expenditure mencapai Rp 632 triliun pada 2027, naik dari estimasi Rp 576 triliun pada 2026. Industri manufaktur menjadi sektor penerima manfaat insentif pajak terbesar pada tahun ini, dengan nilai mencapai Rp 137,2 triliun. “Berapa total pembebasan pajak yang kita telah lakukan? Saat ini Rp 576 triliun […]
WA only