Mindblown: a blog about philosophy.
-
1.376 Wajib Pajak di Bangkalan Hingga Madiun Ikut ‘Tax Amensty’ Jilid II
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mencatat hingga 2 Juni 2022 telah menjaring 1.376 wajib pajak yang tersebar di wilayah kerjanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau disebut masyarakat tax amnesty jilid II. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin mengungkapkan dari jumlah peserta ini terkumpul PPh sebesar Rp141,9 miliar. “PPS merupakan kesempatan […]
-
Pajak Karbon Berlaku 1 Juli 2022? Ini Kata Kementerian ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan bahwa penerapan pajak karbon akan berlaku efektif pada 1 Juli 2022. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebut implementasi pajak karbon berpotensi terlambat karena penyusunan aturan belum kunjung rampung Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa pajak karbon akan berlaku bagi pembangkit […]
-
Hingga akhir Mei 2022, realisasi PAD parkir Kota Pekalongan Rp325,2 juta
Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp325,2 juta dari target akhir tahun Rp1,3 miliar. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Hari Putra Setiawan di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pencapaian pajak dari sektor parkir tersebut diperoleh dari […]
-
Punya Potensi Penerimaan, Kebijakan Cukai Rokok Justru Ada Celah Penghindaran
Jakarta: Kebijakan cukai hasil tembakau yang efektif akan mendorong optimalisasi pengendalian konsumsi tembakau dan penerimaan negara. Namun kebijakan cukai rokok di Indonesia masih berpotensi membuka peluang untuk penghindaran pajak. Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan, salah satu kebijakan yang berpotensi memiliki celah penghindaran adalah struktur tarif cukai hasil tembakau. Ia menilai, kenaikan cukai tidak selalu mendorong […]
-
PLTU Kena Pajak Karbon Mulai 1 Juli 2022, Demi Kejar Penerimaan Negara?
Jakarta – Pemerintah akan menerapkan pajak karbon pada 1 Juli 2022 mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim penerapan ini bukan sebatas meningkatkan penerimaan negara saja, namun meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut penerapan pajak karbon bagi pembangkit listrik tenaga uap itu memberikan peluang. […]
Got any book recommendations?
WA only