Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jangan Lupa! PPnBM DTP Mobil Masih Ada Sampai Akhir Bulan Ini
Gelaran Jakarta Auto Week masih berlangsung antara 12-20 Maret 2022 mendatang. Agen tunggal pemegang merk (ATPM) yang terlibat pun saling berlomba untuk memberi berbagai promo demi mencatatkan banyak surat pemesanan kendaraan (SPK), termasuk diskon pajak barang mewah. ATPM asal Jepang yakni Daihatsu memberikan berbagai promo dalam penyelenggaraan acara ini, mulai dari cash back pameran, diskon […]
-
Catatan DJP, Ini yang Berisiko Jadi Tindak Pidana Asal Pencucian Uang
JAKARTA, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) yang tidak benar berisiko paling besar menjadi tindak pidana asal pencucian uang. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/3/2022). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak (DJP) Hamdi Iska mengatakan tindak pidana perpajakan yang paling berisiko menjadi tindak […]
-
Bagaimana Tren Tax Ratio Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir?
RASIO penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau disebut juga dengan tax ratio menjadi cara dunia mengukur kondisi perpajakan di suatu negara. Melalui tax ratio, akan tergambar seberapa besar pajak yang dapat dihimpun pemerintah dari kegiatan ekonomi yang terjadi di negaranya. Di Indonesia, pemerintah menggunakan 2 pendekatan dalam menghitung tax ratio: dalam arti sempit […]
-
DJP: WP yang Isi SPT Tak Benar Paling Berisiko Lakukan Pencucian Uang
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menyebut pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) yang tidak benar memiliki risiko paling besar menjadi tindak pidana asal dari pencucian uang. Penyidik PNS Direktorat Penegakan Hukum DJP Hamdi Iska mengatakan tindak pidana perpajakan yang paling berisiko menjadi tindak pidana asal dari pencucian uang selama ini adalah faktur pajak fiktif. “Dulu yang paling […]
-
Bupot dalam SPT Masa PPh Unifikasi Bisa Dibetulkan atau Dibatalkan
JAKARTA, Pemotong/pemungut pajak penghasilan (PPh) dapat melakukan pembetulan atau pembatalan bukti pemotongan/pemungutan (pot/put) unifikasi. Ketentuan ini diatur dalam PER-24/PJ/2021. Sesuai dengan ketentuan dalam beleid tersebut, terhadap bukti pot/put unifikasi yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh unifikasi dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan. “Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi … berbentuk dokumen […]
Got any book recommendations?
WA only