Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Sebut UU HKPD Perjelas Kewenangan Pajak Pusat dan Daerah
DEMAK – UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) disusun untuk mensinergikan pajak pusat dan pajak daerah, khususnya pajak yang berbasis konsumsi. Dengan adanya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), objek pajak berbasis konsumsi yang menjadi kewenangan daerah akan diperluas. Selain itu, PBJT juga bertujuan agar tidak tumpang tindih dengan […]
-
Harga Minyak Dunia Meroket, APBN Bakal Jebol?
Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk melarang impor minyak dan gas dari Rusia membuat harga minyak dunia melambung tinggi. Lalu apa dampaknya buat Indonesia? Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menilai keputusan AS boikot migas dari Rusia akan terus memacu kenaikan harga minyak dunia. Dia juga menilai kenaikan harga minyak akan ikut menyeret […]
-
Ingat, Wajib Buat Bukti Pot/Put Unifikasi Mulai Masa Pajak April 2022
JAKARTA – Mulai masa pajak April 2022, seluruh pemotong/pemungut PPh harus membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi. Ketentuan ini sudah diatur dalam PER-24/PJ/2021. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan pemotong/pemungut PPh yang sudah membuat bukti pot/put unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi berdasarkan PER-23/PJ/2020 harus mengikuti ketentuan PER-24/PJ/2021 mulai masa pajak Januari 2022. […]
-
Sri Mulyani: Perubahan Aturan Retribusi Daerah Untungkan Investor
Pemerintah menilai bahwa perubahan ketentuan retribusi daerah melalui Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD dapat menambah kepastian usaha bagi investor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa melalui UU Nomor 1/2022 tentang HKPD, pemerintah melakukan mengubah aturan retribusi daerah. Menurutnya, hal tersebut dalam rangka efisiensi pelayanan publik di […]
-
Laporan 69 Hari Tax Amnesty Jilid II, Harta Diinvestasikan Capai Rp1,7 Triliun
Nilai harta yang diinvestasikan peserta program pengungkapan sukarela atau PPS mencapai Rp1,7 triliun dalam 69 hari pelaksanaan program tersebut. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Kamis (10/3/2022) pukul 08.00 WIB, terdapat 20.964 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Dari mereka, terbit 23.585 surat keterangan sejak PPS dibuka pada 1 Januari 2022. Total […]
Got any book recommendations?
WA only