Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPN DTP Diperpanjang, Bisnis Properti Berkonsep TOD Makin Kuat
Pengembang properti PT Adhi Commuter Properti (ADCP) menilai bahwa, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk pembelian rumah baru sampai September 2022 bisa membangkitkan sektor properti, terutama yang memiliki konsep transportasi massal (TOD). Sekretaris Perusahaan ADCP Adi Sampurno mengatakan, perpanjangan insentif PPN DTP menjadi angin segar bagi perkembangan bisnis para pengembang termasuk juga […]
-
Kondisi Ekonomi & Diskon Pajak Buat Penjualan Rumah Tapak Stabil dalam 2 Tahun
Kondisi perekonomian yang semakin membaik dan juga dukungan pemerintah dengan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi pembelian properti rumah inden, menyulut tekad para pengembang properti untuk terus berinovasi. Para pengembang ingin terus menghasilkan produk berkelas dengan harga terjangkau. Tren menunjukkan, selama 2 tahun terakhir masa pandemi pasar rumah tapak relatif stabil. […]
-
Rasio Pajak 2022 9,05 Persen, Kemenkeu Ungkap Dampak Peningkatan PPN
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Febrio Kacaribu memperkirakan rasio pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan mencapai 9,3 hingga 9,5 persen pada 2022. Adapun pada 2021 rasio pajak terhadap PDB mencapai 9,11 persen. “Kita mengharapkan, memperkirakan, tax ratio kita akan meningkat lagi dari 9,11 persen naik ke sekitar 9,3 sampai 9,5 persen di 2022,” katanya dalam […]
-
Laris Manis! Negara Sudah Kantongi Rp 1,34 T dari Tax Amnesty Jilid II
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II sudah berjalan selama 42 hari sejak dimulai 1 Januari 2022. Selama itu harta yang berhasil dikantongi negara lewat pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 1,34 triliun.Dikutip dari situs pajak.go.id, Jumat (11/2/2022), jumlah PPh itu didapat dari 12.343 wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty jilid II. Sampai […]
-
Status SPT Nihil karena Rugi, WP Badan Jadi Sasaran Pemeriksaan DJP?
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan kriteria sasaran pemeriksaan oleh otoritas berdasarkan hasil pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. DJP, lewat akun @kring_pajak, menjawab pertanyaan seorang netizen terkait prioritas pemeriksaan terhadap wajib pajak badan yang usahanya mengalami kerugian sehingga status SPT Tahunannya Nihil. “Saya mau tanya, [apabila] omzet suatu perusahaan jasa Rp10 miliar, karena pengeluaran yang banyak […]
Got any book recommendations?