NEWS
-
Hitungan Hapus Sanksi Pajak: Makin Telat Lapor, Diskon Makin Kecil
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto memberi simulasi bagaimana kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi bekerja. Intinya, semakin cepat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, semakin besar sanksi keterlambatan yang dihapus. Simulasi itu disampaikan Bimo saat menutup acara sosialisasi perpajakan yang digelar Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya, Rabu (29/10/2026). Kebijakan ini mengacu pada PMK […]
-
DJP: Deadline Laporan SPT Pajak Minimum Global Diperpanjang 2 Bulan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan perpanjangan tenggat penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam rangka pengenaan pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBe). Penyampaian bisa diperpanjang selama dua bulan untuk tahun pengenaan pertama GloBe. Sedianya, jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka GloBe adalah paling lama empat bulan setelah akhir […]
-
RI Pungut Pajak Minimum Global 15%, Perusahaan Mana yang Wajib Bayar?
Pemerintah secara resmi menerapkan pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) di Indonesia. Pajak ini menyasar entitas grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto tahunan paling sedikit EUR750 juta. Nilai peredaran bruto dipenuhi paling sedikit dalam dua dari empat tahun terakhir sebelum tahun pengenaan GloBE. Dalam hal ini, mereka bakal membayar pajak dengan tarif […]
-
DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi 100 Persen Bukan Pemutihan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kebijakan pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak bukan merupakan pemutihan. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok utang pajak meskipun sanksi administratif dihapus. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan fasilitas tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh wajib pajak. Untuk memanfaatkannya, […]
-
Ditjen Pajak: Baru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 5.757 wajib pajak telah menerapkan ketentuan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) per 22 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, jumlah tersebut setara dengan sekitar 25% dari total 22.662 wajib pajak yang terindikasi masuk dalam cakupan GMT. Para wajib pajak tersebut tergabung dalam 1.988 […]
WA only