NEWS
-

DJP Pantau 22.662 Wajib Pajak Grup Multinasional, Baru 25% yang Patuh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sekitar 25% perusahaan multinasional yang terindikasi masuk dalam cakupan aturan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) telah mengimplementasikan regulasi perpajakan internasional itu. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan dari total 22.662 wajib pajak dalam 1.988 grup perusahaan yang terindikasi masuk dalam cakupan aturan Pajak Minimum Global, sebanyak 5.757 […]
-

DJP Bakal Aktif Hubungi Wajib Pajak untuk Sosialisasikan Pengurangan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan aktif menghubungi wajib pajak untuk menyosialisasikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan langsung dengan wajib pajak, pengusaha, dan asosiasi pengusaha hingga komunikasi oleh petugas pajak. “Kami mengundang wajib pajak, […]
-

Bos DJP Ingatkan Penghapusan Sanksi Pajak Tak Otomatis, Wajib Diajukan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengingatkan wajib pajak bahwa pengurangan dan penghapusan sanksi administratif tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan, sementara pokok pajak tetap wajib dilunasi. Penegasan itu disampaikan Bimo saat menutup acara sosialisasi perpajakan yang digelar Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun […]
-

Realisasi Pajak Daerah Tembus Rp1,04 Triliun, Bapenda Kejar Target Rp1,3 T
Penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru terus menunjukkan peningkatan. Hingga 23 Oktober 2026, realisasi penerimaan yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru telah mencapai Rp1,04 triliun atau sekitar 80 persen dari target tahun ini. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menetapkan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,3 triliun pada 2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, […]
-

Gandeng Kejati, Kanwil DJP Ini Perkuat Penelusuran Aset Wajib Pajak
Guna memperkuat penanganan tindak pidana pajak, utamanya terkait penelusuran aset, Kanwil DJP Jawa Timur I menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur I Yusrizal Marzuki mengatakan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan jaksa penuntut umum (JPU) diperlukan agar penelusuran aset […]
WA only