Fasilitas pengurangan atau penghapusan snaksi administrasi perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), bukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Ditjen Pajak, dalam Buku Panduan PSA, menegaskan bahwa memang ada kaitan terbatas dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam batang tubuhnya, KEP-239/PJ/2026, yang menjadi payung hukum fasilitas tersebut, mencakup […]

Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan wajib pajak yang salah membuat kode billing dapat membatalkannya secara online melalui coretax system. DJP menjelaskan pembatalan kode billing dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yakni belum dibayar dan kode billing belum kedaluwarsa atau masih dalam masa berlaku 14 hari sejak diterbitkan. “Pembatalan dapat dilakukan jika kode billing salah masa pajak, nominal, […]

Ditjen Pajak (DJP) merevisi ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam PMK 118/2024 melalui PMK 71/2026. Salah satu perubahan krusial dalam beleid ini adalah disisipkannya ketentuan baru, yakni Pasal 21A. Melalui pasal tersebut, DJP tidak hanya memperjelas cakupan sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh dirjen pajak. Ada poin lain yang perlu diperhatikan, yaitu […]

Pemerintah menyiapkan 9 jenis insentif, baik insentif pajak maupun nonpajak, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2027. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (26/10/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan stimulus ekonomi yang disiapkan untuk tahun depan antara lain mencakup kelanjutan program magang dan vokasi nasional, perluasan insentif PPh Pasal 21 […]