Mindblown: a blog about philosophy.
-
58,7 Juta NIK Jadi NPWP, Sisa 12,6 Juta Lagi
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 58,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per Agustus 2023. Tinggal 12,6 juta NIK lagi yang belum. “Sampai dengan bulan kemarin sudah 58,7 juta NIK padan dengan NPWP. Jadi sekitar 82,3% dari 71,3 juta NIK NPWP yang harus kami padankan,” […]
-
DJP pastikan pemeriksaan pajak tidak subjektif
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemeriksaan pajak tidak didasarkan pada alasan subjektif. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan pihaknya dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dwi menjelaskan DJP melakukan pemeriksaan […]
-
Wah! 82,3% Orang RI Sudah Gabung NPWP & KTP
Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, proses integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini sudah 82,3%. Ia memastikan integrasi itu akan selesai saat diimplementasikannya core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) awal tahun depan atau tepatnya 1 Mei 2024. “Sampai bulan kemarin sudah 58,7 […]
-
Tarif PPN di Tahun Depan Tetap Sebesar 11%
Kementrian Keuangan (Kemkeu) memastikan belum akan mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. “Intinya pada tahun 2024 kita masih menggunakan tarif 11%,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo, (20/9). Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa kenaikan tarif […]
-
Sri Mulyani Janji Tindak Pegawai Pajak Bandel demi Masyarakat Lemah
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan menindak pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ‘bandel’. “Kita tetap mendukung untuk menjaga masyarakat, terutama masyarakat yang lemah. Namun, juga akan melakukan enforcement, terutama sesudah adanya program tax amnesty dan pengungkapan sukarela,” katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/9) “Kita juga akan terus memperbaiki dari sisi tata laksana […]
Got any book recommendations?
WA only