Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kendalikan Inflasi di India, Ekspor Beras Ini Kena Pajak 20 Persen
Pemerintah India memberlakukan pajak ekspor sebesar 20% atas beras pratanak (parboiled rice). Presiden Asosiasi Eksportir Beras BV Krishna Rao mengatakan langkah itu diambil untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan. Terlebih, tren harga beras pada pasar ekspor saat ini juga diekspektasikan bakal meningkat. “Harga global akan naik dan konsumen bakal menanggung kenaikan tersebut,” katanya, dikutip […]
-
Pemprov Adakan Lagi Pemutihan Pajak Kendaraan, Cuma Sampai September
Pemprov Jawa Tengah kembali mengadakan program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai hari ini, Senin (28/8/2023). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan pemutihan denda pajak daerah ini diberikan untuk membantu wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Saat ini, masih ada wajib pajak yang belum mengikuti program serupa yang dilaksanakan sebelumnya. “Buat yang kemarin ketinggalan […]
-
Cara Membuat Kode Billing Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Badan
SURAT tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai wajib pajak. Biasanya, STP ini diterbitkan karena wajib pajak bersangkutan tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh undang-undang. Simak juga Hal-Hal yang […]
-
Berlaku Sejak 1997, Tarif PPN Thailand Dipertahankan di Level 7 Persen
Kementerian Keuangan Thailand menegaskan pemerintah akan mempertahankan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di level 7%. Kepala Kantor Kebijakan Fiskal sekaligus juru bicara Kemenkeu Pornchai Theeravet mengatakan pemerintah belum ada rencana untuk mengembalikan tarif PPN ke level 10%. Tarif PPN akan tetap dijaga rendah walaupun ada kebutuhan meningkatkan penerimaan, termasuk untuk mendanai program pensiun. “Kementerian Keuangan […]
-
Kepastian Revisi PP Perpajakan Sektor Migas, SKK Migas Sampaikan Ini
JAKARTA. Pemerintah menargetkan revisi atas 2 beleid yang mengatur tentang aspek perpajakan industri hulu migas bisa dirampungkan sebelum akhir 2023 ini. Kedua beleid yang dimaksud adalah PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak […]
Got any book recommendations?
WA only