Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mulai Tahun Depan, Wajib Pajak Tidak Lagi Ribet Isi SPT
JAKARTA. Pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) akan semakin dipermudah mulai Mei 2024. Hal ini seiring dengan akan diterapkannya fitur prepopulated dalam pengisian SPT dalam Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau dikenal dengan core tax system. Fitur populated merupakan fitur yang menyediakan data berdasarkan database yang dimiliki otoritas sebelumnya. Dengan demikian, data-data terkait pemotongan pajak […]
-
Bos DJP: Tak Ada Hubungan Pajak Natura dengan Pemeriksaan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tidak ada hubungan langsung pajak fasilitas kantor atau natura dengan pemeriksaan wajib pajak (WP). Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebut kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan untuk […]
-
Kemenkeu Optimistis Aktivitas Pemilu Berdampak Positif pada Penerimaan Pajak 2024
JAKARTA. Aktivitas selama pemilihan umum (pemilu) 2024 diyakini mampu menambah kantong penerimaan negara dari sisi perpajakan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, menilai, biasanya aktivitas pemilu seperti kampanye akan mendorong konsumsi masyarakat meningkat. Nah, dengan peningkatan konsumsi tersebut, diharapkan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak pada tahun depan, khususnya dari pajak […]
-
DJP Siap Tindak Piutang Pajak Macet Rp 7,2 Triliun Temuan BPK
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan siap menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal piutang pajak macet senilai Rp 7,2 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, pihaknya sudah berkonsolidasi guna menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Tetap akan terus kami tindak lanjuti hasil temuan BPK karena […]
-
Awal Tahun Depan Berlaku Penuh, Integrasi NIK-NPWP Wajib Pajak Dikebut
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mempercepat integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebab, mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sejauh ini pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai […]
Got any book recommendations?
WA only