Mindblown: a blog about philosophy.
-
Raperda Pajak dan Retribusi Provinsi, Gubernur Harus Sampaikan Ini
Pemerintah pusat akan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (perda) provinsi mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui DPRD provinsi dan gubernur. Sebelum ditetapkan, rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi tersebut wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan DPRD provinsi dan gubernur. “Rancangan […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Batas Rumah Subsidi Bebas PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait dengan harga rumah subsidi yang mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.010/2023. Berdasarkan beleid anyar tersebut, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta sampai dengan […]
-
Aturan PPN Sri Mulyani Bakal Membebani Ongkos Logistik, Kok Bisa?
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 30 Maret 2022, dinilai dapat membebani ongkos logistik. Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni mengatakan berdasarkan beleid itu, pengusaha kena pajak yang memungut pajak keluaran tidak dapat melakukan kredit dengan […]
-
Ingat! Ekspedisi hingga Travel Umrah Wajib Tarik PPN Terkait
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) tertentu bagi sejumlah jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak yang beroperasi di sektor jasa terkait diwajibkan memungut PPN-nya. Dikutip dari Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu, ada lima jenis jasa kena pajak tertentu yang harus […]
-
Beli Rumah Subsidi Bisa Bebas PPN 11 Persen, Cek Syaratnya!
Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah resmi menaikkan batas maksimal harga jual rumah subsidi yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Aturan baru tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60/2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Kepala […]
Got any book recommendations?
WA only