Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kata Menkeu Sri Mulyani Setelah Ditjen Pajak dan Bea Cukai Ramai Dikritik Publik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memperbaiki diri menyusul banyaknya kritik publik yang diarahkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai. Sri Mulyani menuturkan saat ini banyak sekali masukan dari masyarakat terhadap pelayanan Kemenkeu, terutama Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Dia pun menyampaikan terima kasih atas kritik tersebut. “Saya […]
-
Terima 12,57 Juta SPT Tahunan, Sri Mulyani Bersyukur Masyarakat Masih Taat Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sudah ada belasan juta wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 hingga 15 April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah menerima 12,57 juta SPT Tahunan. Angka tersebut terdiri dari 12,10 juta SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan 476.590 […]
-
Ditjen Pajak Sudah Terima 12,57 Juta SPT Tahunan Hingga 15 April
Ditjen Pajak (DJP) mencatat telah menerima 12,57 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 hingga 15 April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka penyampaian SPT Tahunan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka ini terdiri atas 12,1 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 476.590 SPT Tahunan badan. “Jumlah […]
-
Hindari Eror, Submit SPT PPh Badan Pakai Windows 10 atau yang Terbaru
Wajib pajak badan perlu segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum jatuh tempo pada 30 April mendatang. Saluran pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan adalah e-form PDF. Guna menghindari eror pada sistem, wajib pajak diimbau menggunakan sistem operasi Windows 10 atau yang terbaru. Penggunaan OS versi lama, menurut Ditjen Pajak (DJP), berpeluang memunculkan eror […]
-
Kelebihan Potong PPh Pasal 23, Begini Solusinya
Ditjen Pajak (DJP) memberikan solusi bagi wajib pajak yang melakukan kesalahan saat memotong PPh Pasal 23 sehingga menyebabkan kelebihan pemotongan pajak. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. DJP menyebut jika terjadi kesalahan pembayaran dan kekeliruan bukti potong maka pemotong harus melakukan pembetulan bukti potong (bupot). “Silakan mengubah bukti […]
Got any book recommendations?
WA only