Mindblown: a blog about philosophy.
-
UU Keuangan Pusat-Daerah Disahkan, Perkuat Penerimaan Pajak Lokal?
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), membawa optimisme perbaikan pelaksanaan HKPD termasuk di dalamnya perpajakan daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, adanya UU ini merupakan upaya untuk meningkatkan local taxing power. “Sejalan dengan salah satu pilar UU HKPD yaitu […]
-
Pemerintah Pungut Pajak Atas Ekspor Nikel? Begini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih mengkaji wacana pengenaan pajak atas ekspor komoditas nikel. Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mendorong hilirisasi sumber daya alam agar lebih bernilai tambah, termasuk pada komoditas nikel. Menurutnya, pemerintah akan mencari instrumen yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. “Kebijakannya lebih kepada [mendukung] hilirisasi industri, bukan soal bagaimana […]
-
Begini Upaya Pemerintah Meraih Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2023
JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati keputusan sementara penerimaan perpajakan di 2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Endang Larasati menyebut demi mengejar target itu, kebijakan penerimaan perpajakan 2023 akan tetap dilakukan melalui reformasi perpajakan. “Reformasi perpajakan […]
-
Sudah Berlaku, PMK Baru Soal Pemeriksa dan Asisten Pemeriksa Pajak
JAKARTA – Kementerian Keuangan sudah memberlakukan 2 peraturan baru yang memuat petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pemeriksa pajak dan asisten pemeriksa pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (19/9/2022). Kedua peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2022 dan PMK 132/2022. Kedua peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 13 September […]
-
Permudah Investasi di IKN Pemerintah Tawarkan HGU 95 Tahun dan HGB 80 Tahun
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Agar bisa meyakinkan investor yang akan berinvestasi di wilayah IKN, saat ini pemerintah tengah merancang Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan kemudahan berusaha di kawasan IKN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan hal ini […]
Got any book recommendations?
WA only