Mindblown: a blog about philosophy.
-
Nasib NPWP Suami-Istri Digabung, Cukup Pakai NIK Suami yang Divalidasi
Suami-istri yang selama ini menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan cara digabung tidak perlu risau dengan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika selama ini istri menggunakan NPWP suami, ke depannya NIK milik suami saja yang perlu diaktivasi sebagai NPWP. Artinya, pihak istri juga tidak perlu melakukan validasi atas […]
-
Soal Batasan Penyediaan Pita Cukai HT dan MMEA, Ini Ketentuan Barunya
Ditjen Bea dan Cukai mengubah ketentuan terkait dengan pengajuan dokumen permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau HT awal dan P3C minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) awal oleh pengusaha pabrik. Perubahan ketentuan itu diatur dalam PER-5/BC/2022. Beleid yang mulai berlaku pada 1 September 2022 ini menjadi perubahan dari PER-24/BC/2018. Adapun perubahan ketentuan itu diatur […]
-
Kantor Pajak Ini Mendadak Ramai, Banyak WP Ingin Konsultasi NPWP
Ada pemandangan menarik di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Putussibau, Kalimantan Barat pada akhir Juni lalu. Mendadak, ada banyak wajib pajak yang datang berkunjung ke unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) tersebut. Usut punya usut, sebagian besar wajib pajak hadir karena ingin berkonsultasi tentang pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Dilansir dari […]
-
Pakai e-PHTB, Notaris/PPAT Harus Jaga Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan adanya kewajiban bagi notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (21/7/2022). Ketentuan ini berlaku bagi notaris/PPATK yang memiliki akses aplikasi e-PHTB dan menyampaikan permohonan penelitian formal bukti penyetoran PPh pengalihan hak atas tanah/bangunan (PHTB) dan […]
-
Mau Angsur PBB? Jangan Lupa, Pengajuan Paling Lambat 29 Juli 2022
Wajib pajak di DKI Jakarta masih berkesempatan mengajukan permohonan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan skema angsuran. Sesuai dengan ketentuan dalam pada Pasal 6 ayat (1) Pergub 23/2022, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran hingga 29 Juli 2022. Adapun PBB yang dimaksud untuk tahun pajak 2021 […]
Got any book recommendations?
WA only