Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ingat! Penggunaan Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Ada Jangka Waktunya
Wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun dapat memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5%. Meski demikian, skema PPh final UMKM tersebut hanya bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018, wajib pajak yang bisa memanfaatkan tarif PPh Final UMKM antara lain orang pribadi […]
-
RI & 10 Negara Ini Sepakat Tak Sembunyikan Pengemplang Pajak
Indonesia bersama 10 negara lainnya telah menyepakati komitmen transparansi pajak melalui penandatanganan deklarasi Asia Initiative di Bali pada Kamis (14/7/2022). Asia Initiative dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pimpinan otoritas pajak dan perwakilan beberapa delegasi yurisdiksi Asia serta organisasi internasional. Di mana ke-11 negara yang tergabung di dalam Asia Initiative di antaranya Indonesia, […]
-
WP Risiko Tinggi Prioritas Pemeriksaan, Jutaan Rekening Dipertukarkan
Dua pekan pascarampungnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), fokus wajib pajak mulai bergeser. Kini pertanyaan yang muncul untuk perlu dijawab adalah ‘Apa selanjutnya?‘ Sesuai dengan pernyataan otoritas selama PPS berlangsung, Ditjen Pajak (DJP) akan kembali fokus melakukan penegakan hukum selepas kesempatan pengungkapan harta berakhir. Pengawasan dan pemeriksaan kembali diintensifkan. Bicara soal pengawasan dan pemeriksaan, DJP menjalankan […]
-
Google, Instagram hingga WhatsApp Terancam Diblokir, Intip Pembayaran Pajaknya
Kominfo berencana memblokir Google, Instagram dan WhatsApp. Pasalnya perusahaan asing tersebut tidak kunjung mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Private. Lantas bagaimana dengan penerimaan negara dari pajak digital? Di mana Google hingga WhatsApp yang satu group dengan Faceboook sedang bertindak sebagai perusahaan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi perusahaann pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) […]
-
Ada Ancaman Resesi Akibat Inflasi, Pemerintah Diminta Longgarkan PPN dan PPh 21
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mendorong pemerintah mempertimbangkan relaksasi atau pelonggaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh 21 kepada masyarakat. Sebab, masih ada kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia. “Situasi ekonomi global saat ini menuntut pemerintah untuk fleksibel dalam menentukan kebijakan fiskal, terutama yang terkait langsung dengan daya beli atau […]
Got any book recommendations?
WA only