Mindblown: a blog about philosophy.

  • Bukan Dirjen Pajak, Sri Mulyani Pernah Ungkap PNS Terkaya di RI

    Bukan Dirjen Pajak, Sri Mulyani Pernah Ungkap PNS Terkaya di RI

    Orang kaya identik dengan harta yang berlimpah atau pendapatan yang tinggi. Namun, kriteria itu tidak berlaku bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sejumlah kesempatan, dia menyampaikan orang terkaya di Indonesia ialah bawahannya sendiri, yakni Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sebab, menurutnya dirjen itu memiliki tugas berat untuk mengelola seluruh kekayaan negara. Pernyataan itu pernah ia […]

  • Tarif Cukai Minuman Beralkohol Naik, DJBC Jelaskan Alasannya

    Tarif Cukai Minuman Beralkohol Naik, DJBC Jelaskan Alasannya

    Pemerintah telah menerbitkan PMK 160/2023 yang mengatur kenaikan tarif cukai untuk minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) mulai 1 Januari 2024. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pemerintah sudah lama tidak melakukan penyesuaian tarif cukai MMEA. Oleh karena itu, kenaikan tarif cukai ini diharapkan lebih efektif untuk mengendalikan konsumsi MMEA. “Untuk golongan […]

  • RI Perpanjang Bea Masuk Safeguard Atas Impor Kertas Pembungkus Rokok

    RI Perpanjang Bea Masuk Safeguard Atas Impor Kertas Pembungkus Rokok

    Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous. Melalui PMK 151/2023, pemerintah akan melanjutkan pengenaan BMTP atas impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous, yang sebelumnya diatur dalam PMK 157/2021 s.t.d.d PMK 35/2022. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). […]

  • Menkeu Tetapkan Tarif Bea Masuk Terbaru atas Barang-Barang asal Korsel

    Menkeu Tetapkan Tarif Bea Masuk Terbaru atas Barang-Barang asal Korsel

    Pemerintah mengubah ketentuan tarif bea masuk yang berlaku atas barang asal Korea berdasarkan Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA). Perubahan tarif tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2023. Beleid yang berlaku efektif mulai 4 Januari 2024 itu merupakan revisi dari PMK 45/2022. Perubahan tarif dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi implementasi AKFTA. Selain itu, perubahan tarif […]

  • Masih Ada 12,5 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP

    Masih Ada 12,5 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP

    Wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sudah ada sekitar 59,88 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga akhir 2023. Angka ini setara 82,63% dari 72,46 juta wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam negeri. “Sekarang masih ada yang […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only