Mindblown: a blog about philosophy.

  • Heboh Jualan Online Tetap Dikenai Pajak, Ini Solusi dari DJP

    Heboh Jualan Online Tetap Dikenai Pajak, Ini Solusi dari DJP

    Jakarta. Pekan lalu jagat dunia maya dibuat heboh dengan ‘surat cinta’ Ditjen Pajak (DJP) kepada seorang pelapak online untuk membayar tagihan pajak puluhan juta rupiah. DJP menyampaikan kegiatan ekonomi secara daring tidak menggugurkan kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, setiap pelapak online wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku seperti mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan lapor SPT Tahunan. […]

  • Catat! WP Orang Pribadi yang Patuh Bayar Pajak Tak Perlu Ikut PPS

    Catat! WP Orang Pribadi yang Patuh Bayar Pajak Tak Perlu Ikut PPS

    Jakarta. Wajib pajak orang pribadi yang sudah patuh melaporkan penghasilan dan membayar pajaknya tidak perlu mengikuti kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS). Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno mengatakan bila wajib pajak orang pribadi hanya memiliki harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan tetapi sudah patuh melaporkan penghasilannya, maka yang perlu dilakukan wajib pajak orang […]

  • Ditagih Lapor SPT dan Bayar Denda, Pensiunan Tentara AS Tak Terima

    Ditagih Lapor SPT dan Bayar Denda, Pensiunan Tentara AS Tak Terima

    Berlin. Otoritas pajak Kota Kusel negara bagian Rhineland-Palatinate, Jerman menagih pensiunan tentara Amerika Serikat (AS) untuk membayar dan melaporkan SPT PPh orang pribadi. Seorang personel Angkatan Udara AS, Matt Larsen, baru saja pensiun pada Juli 2021. Dia bertugas di bawah bendera NATO di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Penerbang AS itu dibuat terkejut karena muncul surat […]

  • MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

    MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

    JAKARTA, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atas uji materiel UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIX/2021, pengujian atas Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang diajukan PT Sainath Realindo dipandang tidak beralasan menurut hukum. “Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penegakan hukum dan keadilan […]

  • Tax Amnesty II: Waspadai Wajib Pajak Nakal!

    Tax Amnesty II: Waspadai Wajib Pajak Nakal!

    Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti tidak ada habisnya. Terlebih lagi dengan diulanginya program tax amnesty, yang kali ini berlabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS atau tax amnesty jilid II ini akan dilaksanakan selama enam bulan, yakni mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.  Ada dua jenis kebijakan pengampunan pajak dalam PPS […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only