Mindblown: a blog about philosophy.
-
UU HPP Diundangkan, Ketentuan Baru PPh Berlaku di Tahun Pajak 2022
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) resmi berlaku seiring diundangkannya UU 7/2021 pada 29 Oktober 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU HPP, ketentuan-ketentuan baru pada UU PPh yang diubah melalui UU HPP mulai berlaku pada tahun depan. “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku pada tahun pajak 2022,” bunyi Pasal 17 ayat […]
-
Pengampunan Pajak Jilid II, Kenapa Tidak?
Program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II memantik polemik.Sebagian kalangan setuju tax amnesty jilid II diberikan.Sebagian lagi menolak. Tax amnesty, bagi sejumlah kalangan,adalah perlakuan istimewa yang berlebihanbagi wajib pajak (WP). Tapibagi kalang an lain, tax amnesty adalahjalan mulia untuk menyelamatkanAPBN. Tax amnesty jilid II ditawarkan selama enam bulan, mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022, khusus untuk WP orang pribadi (OP). […]
-
Penerimaan Pajak Bali Anjlok Akibat Pandemi
Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Dewata menyatakan pandemi tak hanya menekan pendapatan masyarakat dan UMKM Bali saja. Pandemi covid-19 juga turut berdampak pada penerimaan pajak daerah. Maklum, penerimaan utama Bali bergantung pada sektor pariwisata dan turunannya. Kepala KPP Madya Denpasar Agus Kuncara menyebut pertumbuhan penerimaan KPP Bali pada tahun lalu terkontraksi 30,25 persen dari tahun sebelumnya. Tahun ini kontraksi membaik menjadi minus 18,95 […]
-
Pemerintah Kenakan Pajak Natura bagi Karyawan yang Dapat Fasilitas Perusahaan
BADUNG. Pemerintah akan memberlakukan pengenaan pajak natura atau pemberian barang bukan dalam bentuk uang (kenikmatan) dari perusahaan kepada karyawan. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan selama ini natura pada prinsipnya tidak dihitung sebagai pendapatan bagi wajib pajak yang menerimanya, juga bukan […]
-
Kemenkeu: Tukang Kritik Utang Seharusnya Taat Bayar Pajak
Kementerian Keuangan mendapatkan banyak kritik dari masyarakat lantaran menambah utang dalam jumlah besar selama pandemi Covid-19. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, masyarakat boleh mengkritik kebijakan utang pemerintah, tetapi harus disertai dengan ketaatan membayar pajak. “Kalau tidak mau utang, konsekuensinya masyarakat harus taat bayar pajak. Tapi kalau tidak mau dua-duanya, bisa bubar republik ini,” ujar Prastowo […]
Got any book recommendations?
WA only